SUMBER DATA KEHUTANAN DAN BERBAGAI KESULITANYA

MAPALIPMA POST, 28 Desember 2006

Sampai saat ini masih belum ada catatan yang terpadu mengenai areal hutan di Indonesia sehingga analisis tentang penutupan hutan dan tingkat deforestasi yang berlangsung harus didasarkan pada berbagai sumber nasional dan sub nasional. Analisis penutupan hutan di Indonesia yang disajikan dalam laporan ini secara umum didasarkan pada empat sumber informasi yaitu:

·   Regional Physical Planning Programme for Transmigration (ReppproT, 1990) yang melakukan program pemetaan lahan melalui Departemen Transmigrasi dengan dukungan dana dan bantuan teknis dari Inggris. Melalui program ini seluruh wilayah Indonesia disurvei dengan memanfaatkan berbagai laporan yang ada. Walaupun tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang sesuai untuk transmigrasi,program ini menghasilkan peta-peta dan data penutupan lahan,termasuk 13 tipe hutan yang berbeda. Datanya berasal dari pelbagai tahun tetapi umumnya digunakan untuk menunjukan keadaan hutan pada tahun 1985.

·   Set Data RePPProt ini kemudian dimodifikasi oleh World Conservation Monitoring Center (WCMC, 1996). Kelas-kelas untuk klasifikasi lahan dikurangi jumlahnya dan diselaraskan dan data yang bertentangan atau kurang lengkap kemudian diberi penjelasan. Peta penutupan lahan untuk seluruh Indonesia tersedia dalam skala 1:250.000.

·   Inventarisasi Hutan Nasional (NFI) (Gol/FAO, 1996) dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan PBB. Laporan akhir kegiatan ini menghasilkan peta-peta penutupan lahan dan tata guna lahan pada skala 1:250.000.  Peta ini didasarkan dari data satelit MSS dari tahun 1986 sampai 1991. Seluruh data yang digunakan berasal dari pelbagai tahun tetapi pada umumnya menggambarkan keadaan lahan dan hutan padaawal tahun 1991.

·   Serangkaian peta penutupan hutan yang baru-baru ini dikembangkan oleh Indonesia yang dibantu secara teknis oleh Bank Dunia.  Pemetaan dilakukan oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan pada tingkat reconnaissance terhadap citra satelit yang ada mengkategorikan tutupan lahan hutan dan non hutan yang sayangnya tidak dicek di lapangan.  Oleh sebab itu rawan terjadi kesalahan dalam pembuatan klasifikasi hutan.

Kesulitan teknis semacam ini hanya masalah awal yang harus dihadapi ketika harus memahami kondisi penutupan hutan di Indonesia dan praktek-praktek kehutanan. Para peneliti sampai saat ini harus menghadapi pemerintah yang merahasiakan informasi,birokrasi yang menghambat dan kepentingan industri.Saat ini pemerintah sudah mulai terbuka,ada kerjasama dari pihak pejabat tetapi akses informasi masih terhambat oleh tumpang tindihnya tanggung jawab berbagai lembaga,perubahan personil yang berlangsung sangat cepat dan lemahnya kapasitas. Banyak tantangan dan frustasi dalam usaha untuk mendapatkan data statistik tertentu.

Informasi lebih lanjut MAPALIPMA